Dalam membahas
politik, orang lebih dahulu merumuskan definisi politik secara etimologi,
Budiardjo mengatakan bahwa :
“Politik berasal dari kata Politics yang artinya, bermacam-macam
kegiatan dalam sebuah sistem politik atau Negara, menyangkut proses penentuan
tujuan yang diinginkan dalam sistem politik. Sehingga dalam pengambilan setiap
keputusan politik orang cenderung bertanya apakah yang menjadi tujuan dari
sistem politik, terutama dalam seleksi antara beberapa alternatif dan
penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah ditentukan dalam peristiwa
politik.” (Budiardjo 1988:8)
Pandangan itu memperlihatkan sebuah
aktivitas politik yang dilihat dari arah, tujuan dan fenomena yang diharapkan
dalam sebuah struktur politik. Orang sering mengatakan negara yang didalamnya
mempunyai kewajiban untuk melihat dan tatanan kehidupan sebuah bangsa. Politik
lebih cenderung menghadapkan pada orang untuk menentukan sikap dalam
menciptakan sebuah sistem kekuasaan, sehingga orang sering mengatakan berbicara
masalah politik berarti mengupas masalah kekuasaan. Pemahaman politik tersebut
cenderung dihadapkan pada masalah manusia dalam perilaku politik Lasswell
mengatakan bahwa :
“Dua
hal yang sangat jelas (1) bahwa perilaku politik selalu berorientasi pada nilai
atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di
dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan bagian; dan (2)
bahwa perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, dan bersifat
mengantisipasi, serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa
memperhatikan kejadian masa lalu.” (Varma, 2007:262)
Fenomena ini cenderung memperlihatkan
politik sebagai bentuk kegiatan dalam sistem kenegaraan. Padahal teori politik
tidak hanya melihat poltik dari kegiatan partai politik, akan tetapi berbicara
politik berkaitan dengan masyarakat sebagai sebuah sistem social kenegaraan
yang akan melibatkan kehendak dan tujuan seseorang sesuai dengan sistem yang
berlaku, Budiardjo mengatakan bahwa :
“Politik
adalah bahasan atas renungan, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara
mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang
ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, d) kewajiban-kewajiban (Obligation) yang diakibatkan oleh tujuan
politik. Konsep-konsep yang dibahas dalam politik mencakup : masyarakat, kelas
social, negara, kekuasaan, perubahan social, pembangunan politik (Political Development), dan
modernisasi.” (Budiardjo, 1998:30)
Politik juga terkadang dapat diartikan
sebagai sebuah kebiasaan, objek dan keyakinan dalam perilaku negara untuk
mengisi sebuah posisi yang dirasa penting oleh masyarakat, Molinowski
menjelaskan bahwa :
“Setiap
adat kebiasaan, objek material, pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang mengisi
semua fungsi penting, mempunyai tugas untuk melaksanakan serta memainkan
peranan sebagai suatu hal yang sangat diperlukan bagi bekerjanya sistem
tersebut secara keseluruhan. Hal ini menekankan suatu pandangan bahwa setiap
aspek dalam suatu masyarakat harus dilihat sebagaimana adanya, karena
keseluruhan masyarakat harus dipandang sebagaimana adanya.” (Varma, 2007:60)
Masyarakat dipandang sebagai sesuatu
yang diatur berdasarkan ikatan sosial dalam bentuk norma adat dan kebiasaan,
serta pola yang dapat mengikat hubungan dalam sistem sosial, yang
memperlihatkan sistem pengkoordinasian sebuah kelompok masyarakat pada tatanan
negara melalui mekanisme politik yang berkembang, hingga lahir tujuan yang
diharapkan oleh sistem politik yang telah diatur menurut kepentingan politik.
Politik juga mengarah pada sebuah proses
pembicaraan antara seseorang dengan orang lain dengan menganalisis berbagai
perubahan yang terjadi melalui media komunikasi yang berkembang dalam teknologi
informasi. Pengaruh politik dalam masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah
kerangka yang beracun pada masyarakat informasi dan politis. Suseno (1994:9) mengatakan bahwa :
“Pendekatan
yang disebut politisi dimana pendekatan ini terjadi dalam kerangka acuan yang
berorientasi pada masyarakat pada keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat
poltitis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai
keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politisi adalah orang yang mempunyai
profesi yang mengenai masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dimensi
politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi dimana manusia menyadari diri
sebagai anggota masyarakat yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan
kembali oleh tindakan-tindakannya.” (adiyana, 2008:46)
Tindakan politik dipandang sebagi suatu
kebutuhan manusia dalam proses interaksi kelompok dalam negara. Hal tersebut
telah ditentukan norma dan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia
dengan mengikuti kebutuhan sistem politik, Zuhri (1982) mengatakan bahwa :
“Segala
kebutuhan manusia telah ditentukan pola dan normanya oleh Islam. Oleh sebab
demikian karakter politik dalam pandangan islam, berbeda dengan agama-agama
lain yang baru bisa berkembang setelah memasuki istana raja-raja, islam
berkembang setelah memasuki istana raja-raja.” (Adiyana, 2008 : 47)
Pengaruh politik dalam bentuk tersebut
mempertegas bahwa norma sosial manusia telah diatur melalui ajaran agama yang
dianut oleh masyarakat di dalam sistem politik yang mengarah pada pengamatan
siapa dan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Politik lebih melihat pada pola
kepentingan kehidupan bermasyarakat, baik dalam bentuk kelompok, individu
maupun masyarakat, politik sering bicara apa, kapan dan bagaimana dalam suatu
kehidupan sisten kenegaraan.
Politik yang dimaksud adalah kepentingan
manusia yang berupan norma kehidupan dan berkembang melalui berbagai sistem
yang ada dalam negara, Burgoon (1982:748) menjelaskan bahwa :
“Politik
merupakan suatu atribut umum seseorang yang menghasilkan variasi perilaku yang
meliputi hubungan antar personal sebagaimana halnya komunikasi massa, dengan
kata lain aktifitas personal dalam ruang lingkup politik berimplikasi terhadap
tindakan komunikasi. Berita media yang digunakannya harus dapat memfasilitasi
atau mencapai kapasitas dalam bentuk komunikasi politik.” (Adiyana, 2008 : 48)
Politik juga telah melebar pada masalah
pengalaman dan proses pentransmisian pesan dalam masyarakat yang berpolitik,
Mark Roelofs sering berkata bahwa :
“Politik
juga dianggap pembicaraan; atau lebih tepatnya, kegiatan politik (berpolitik)
adalah berbicara. Ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga
tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi hakikat pengalaman politik,
dan menganggap bukan hanya kondisi dasarnya adalah kegiatan berkomunikasi antar
orang-orang.” (Dan Nimmo, 2000:8)
Politik tidak hanya berbicara masalah
kekuasaan, tetapi juga bicara komunikasi dengan melibatkan berbagai pembicaraan
dalam kegiatan politik, sehubungan dengan pembicaraan tentang masalah politik,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : (1) tujuan politik, dimana
melalui unsur ini orang akan mengetahui arah dan tujuan yang diinginkan, baik
pada politik kelompok kecil maupun pada tatanan politik kenegaraan; (2)
Ideologi politik, merupakan cerminan tujuan yang dikembangkan oleh kelompok
yang biasanya terlihat dalam aktivitas partai politik dalam negara, orang akan
melihat jelas arah politik yang diinginkan; (3) perilaku politik, merupakan
etika yang dikembangkan kelompok untuk menciptakan sistem politik yang normatif
dan melalui pemaknaan etika politik; (4) Norma politik, merupakan kepentingan
yang mendasar dalam sebuah sistem politik untuk menjaga keharmonisan hubungan
politik; (5) Komunikasi politik, melalui aktivitas pesan yang diinginkan dalam
tujuan yang akan dicapai dengan cara menyusun struktur, model, bahasa yang
efektif dalam saluran politik.
No comments:
Post a Comment