Tujuan Komunikasi Politik

a.       Citra Politik, karena menurut Robert (1977) (Arifin, 2003:105) bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat dan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, citra (image) adalah gambaran seseorang (figure) yang tersusun melalui persespsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan. Menurut Dan Nimmo (2000:6-7) citra politik terjalin melalui pikiran dan perasaan secara subjektif yang akan memberikan penilaian dan pemahaman terhadap peristiwa politik tertentu.

b.      Pendapat Umum, yang diterjemahkan dari bahasa inggris public opinion dikenal pada awal abad ke-18 menurut Alquin menganggap bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan “vox populi, vox dei”, William Albig (Arifin, 2003:116) pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok, sedang Whyte menyebutkan sebagai suatu sikap rakyat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum sehingga bisa dicirakan sebagai : (a) pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian dan harapan-harapan dari individu, kelompok dalam masyarakat tentang maslaah yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial; (b) hasil interaksi, diskus, atau penilaian sosial antarindividu berdasarkan pertukaran pikiran secara sadar dan rasional; (c) pendapat umum akan dapat dikembangkan, dirubah dan dibentuk oleh media massa; (d) bisa dilakukan pada penganut paham demokratis.

c.       Partisipasi Politik, menurut Kevin R Hardwick sebagai perhatian dari warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingannya terhadap pejabat publik; sedang Meriam Budiardjo (dalam faturohman dan sobari, 2002:185) mengartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Atau menurut Samuel P Huntngton sebagai kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi atau kolektif dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, secara spontan atau terorganisasi, mantap atau sporadis secara damai atau kekerasan, legal atau illegal dan efektif atau tidak efektif. Bosa berupa (a) Agregasi kepentingan (interest aggregation fungtion), pada fungsi ini terdapat proses penggabungan kepentingan, untuk kemudian dirumuskan dan disalurkan kepada  pemegang kekuasaan atau pemerintah yang memegang kekuasaan dan yang berwenang untuk dijadikan kebijakan public, (b) fungsi artikulasi kepentingan (interest articulation fungtion), pada fungsi ini terjadi proses sintesis aspirasi individu-individu sebagai anggota kelompok berupa ide, pendapat yang kemudian dijadikan pola dan program politik.

d.      Sosialisasi Politik, menurut David Easton dan Jack Dennis sebagai suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah laku. Kemudian Robinson oleh Alexis S Tan (Harun dan Sumarno, 2006:82) merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar pemahaman terhadap peristiwa politik.

e.       Pendidikan Politik, adalah sebagai usaha menanamkan, merubah atau mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berfikir, pandangan seseorang atau kelompok, baik kader, simpatisan, dan masyarakat umum, yang dilakukan oleh politikus. Professional dan aktivis (sebagai komunikator politik) atau oleh lembaga (organisasi) seperti partai politik.

f.       Rekrutmen Politik, yaitu suatu usaha untuk mengajak kepada individu-individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik, yang pada akhirnya secara kongkrit menjadikan anggota politik baik simpatisan sampai kader politik dan pengurus organisasi politik.